SMAP (SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN), ZONA INTEGRITAS, DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

(dasar hukum, definisi, peruntukan/ditujukan untuk, penanggung jawab, proses, waktu, pelaporan, dan prinsip)

Baca dalam bentuk tabel: tabel

MANAJEMEN RISIKO (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019)

1.       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah   2.       Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3.       Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah, dengan Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah 4.       Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER- 688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah 5.       Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 6.       Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung 7.       Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

1.       Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 2.       Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko 3.       Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/ sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur 4.       Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/ sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur 5.       Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan/ sasaran yang diukur dengan penggabungan antara kemungkinan risiko dengan konsekuensi risiko 6.       Kemungkinan Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) terjadinya peluang bahwa sesuatu risiko kemungkinan dapat terjadi 7.       Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi 8.       Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh exposure risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing- masing risiko 9.       Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi 10.   Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian 11.   Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penanganan risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan 12.   Pemantauan dan reviu dalam manajemen risiko adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen risiko

a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja; b. mendorong manajemen yang proaktif; c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi; e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan hukum yang berlaku; f. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan; dan g. meningkatkan ketahanan organisasi

1.       Penanggungjawab pelaksanaan manajemen risiko di Lingkungan Makamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya adalah para Eselon I dan Ketua/Kepala Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 2.       Tim Manajemen Risiko dibentuk oleh Eselon I masing-masing dan Ketua/Kepala Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 3.       Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimasud pada ayat (2) tediri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota

a. penetapan konteks; b. identifikasi risiko; c. analisis risiko; d. evaluasi risiko; e. penanganan risiko; f. monitoring dan reviu; dan g. komunikasi dan konsultasi

periode penerapan selama 1 ( satu) tahun anggaran

( 1) Pengadilan Tingkat Pertama membuat laporan pengelolaan manajemen risiko yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. (2) Pengadilan Tingkat Banding membuat laporan pengelolaan manajemen risiko dan melakukan kompilasi atau rekapitulasi seluruh laporan pengelolaan manajemen risiko Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan kepada Direktur Jenderal terkait. (3) Pejabat Eselon II pada lingkungan unit organisasi Eselon I membuat laporan pengelolaan manajemen risiko yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait. (4) Pejabat Eselon I membuat laporan pengelolaan manajemen risiko dan melakukan kompilasi atau rekapitulasi seluruh laporan pengelolaan manajemen risiko Pejabat Eselon II yang disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung

SMAP (SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN) ISO SNI 37001:2016 Corruption Risk Assessment

1.       SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) / (Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional No.248/KEP/BSN/11/2016 pada bulan November 2016) 2.       Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, revisi dari Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 3.       PERMA No. 13/2016 Tata Cara PenangananPerkaraTindakPidanaOlehKorporasi

1.       Penyuapan yang dibahas dalam SNI ISO 37001:2016 meliputi beberapa tipe, yakni: penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba; penyuapan oleh organisasi; penyuapan oleh personil organisasi yang bertindak atas nama organisasi dan atau keuntungan organisasi. Disamping itu,  penyuapan oleh rekan bisnis organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau keuntungan organisasi; penyuapan kepada organisasi; penyuapan kepada personil organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi; penyuapan kepada rekan bisnis organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi; serta penyuapan langsung dan tidak langsung (misalnya suap yang ditawarkan atau diterima melalui atau oleh pihak ketiga). 2.       • Pasal20 ayat1 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 : Dalamhaltindakpidanakorupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,  maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapatdilakukan terhadapkorporasidan ataupengurusnya • Pasal20 ayat2 jo. UU No. 20/2001: Tindakpidanakorupsi dilakukanolehkorporasiapabilatindakpidanatersebutdilakukanoleh orang-orangbaikberdasarkanhubungankerjamaupunberdasarkan hubunganlain, bertindakdalamlingkungankorporasitersebutbaiksendiri maupunbersama-sama • Pasal5 ayat(1) hurufa UU No.31 Tahun1999 jo. UU No. 20 Tahun2001 : setiaporangyang memberiataumenjanjikan sesuatukepadaPegawainegeriataupenyelenggaranegaradenganmaksud supayaPegawainegeriataupenyelenggaranegaratersebutberbuatatau tidakberbuatsesuatudalamjabatannya, yang  bertentangandengan kewajibannya • Pasal5 ayat(2): BagiPegawainegeriataupenyelenggaranegarayang menerimapemberianataujanjisebagaimanadimaksuddalamayat(1) huruf a atauhurufb, dipidanadenganpidanayang samasebagaimanadimaksud dalamayat(1) 3.       • PenjelasanPasal2 Angka7 UU No. 28 Tahun1999: Termasukdalamkategoripenyelenggaranegaraadalah Direksi, Komisaris, pejabatstrukturallainnyapadaBadan Pejabat BUMN termasuk Penyeleng Regulasi terkait korupsi sektor korporasi /R0/2017 Direksi, Komisaris, pejabatstrukturallainnyapadaBadan Usaha MilikNegara danBadanUsaha Milik Daerah 4.       TIPE PENYUAPAN: penyuapan di sektor publik, swasta dan nirlaba; • penyuapan oleh organisasi; • penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk kepentingannya; • penyuapan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk kepentingannya; • penyuapan oleh organisasi; • penyuapan oleh personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi; • penyuapan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi; • penyuapan langsung dan tidak langsung (misalnya: menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga).

1.       Kemampuan untuk mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan menangani (respond) terjadinya tindak pidana suap dengan berdasar pada 6 prinsip yaitu prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, uji kelayakan (due diligence), komunikasi yang efektif, serta monitoring dan review/evaluasi 2.       Sistem manajemen ini dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Melalui standar yang berlaku pada SMAP dapat mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/ institusi  bisa melakukan pencegahan sejak dini 3.       Keberadaan SNI ISO 37001:2016 bertujuan untuk membantu organisasi – baik pemerintah, swasta maupun nirlaba -  dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani terjadinya praktik penyuapan. Di samping itu, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas dalam sistem manajemen tersebut 4.       Dengan SNI ISO 37001:2016 diharapkan dapat membantu organisasi mengendalikan praktik penyuapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting. Langkah-langkah penting tersebut diantaranya dengan penetapan kebijakan anti-penyuapan, penunjukan petugas yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti-penyuapan. Langkah berikutnya adalah pembinaan dan pelatihan anggota organisasi, penerapan manajemen resiko pada proyek dan kegiatan organisasi, pengendalian finansial dan komersial, serta pelembagaan laporan prosedur investigasi 5.       Organisasi yang mampu me nerapkan SNI ISO 37001:2016 jelas akan memperoleh manfaat. Beberapa manfaat tersebut adalah: (a) organisasi terbantu dalam mengimplementasikan sistem manajemen anti korupsi dan meningkatkan pengendalian intern; (b)  controlling terhadap praktik suap menjadi lebih optimal sehingga dapat dilakukan tindakan preventif; (c)menunjukkan kepada publik bahwa organisasi telah terjamin secara internasional, bebas dari praktik penyuapan; (d) ketika terjadi penyelidikan kasus suap, dapat dijadikan bukti bahwa organisasi telah mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi dan suap di lingkungannya; (e) ISO 37001:2016 berperan sebagai pedoman tindakan preventif terhadap berbagai bentuk penyuapan di sebuah organisasi; (f) kredibilitas organisasi semakin meningkat

1.       PDCA yaitu Plan, Do, Check, dan Act 2.       Dilakukan persiapan yang meliputi training dan gap analysis, pengembangan sistem yang meliputi pengembangan kebijakan dan pengembangan dokumentasi, implementasi yang meliputi sosialisasi dan implementasi sistem, review sistem yang meliputi audit internal, tinjauan manajemen, dan persiapan sertifikasi, serta Sertifikasi yang meliputi pemilihan lembaga sertifikasi, pelaksanaan audit, perbaikan hasil audit, dan keputusan sertifikasi 3.       Persiapan -Training Awareness terhadap standar -Gap Analysis; Pengembangan Sistem - Pengembangan kebijakan dan dokumentasi; Implementasi - Sosialisasi Penerapan - Implementasi sistem; Review Sistem -Audit Internal -Tinjauan Manajemen -Persiapan sertifikasi; Sertifikasi - Pemilihan lembaga sertifikasi - Pelaksanaan audit sertifikasi - Perbaikan hasil audit - Keputusan sertifikasi - Surveilan di tahun berikutnya

Terhadap sistem yang telah terbangun dan mendapatkan akreditasi maka akan dilakuykan surveillance pada setiap 1 tahun dan jika ditemukan pelanggaran maka sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 bisa dicabut

Ada enam prinsip yang terkandung dari SNI ISO 37001:2016, yaitu: prosedur yang proporsional, komitmen pimpinan, manajemen risiko, due diligence, komunikasi yang efektif, serta monitoring dan evaluasi. Pertama, prosedur yang proporsional;  dimaksudkan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada harus proporsional dengan risiko penyuapan yang dihadapi. Dalam hal ini disesuaikan dengan budaya dan lingkup penerapannya agar tercapai tujuan organisasi mencegah penyuapan Kedua, komitmen pimpinan;  dimak sudkan bahwa kepemimpinan yang efektif pada pencegahan penyuapan disesuaikan dengan ukuran organisasi, struktur manajemen dan keadaan saat itu. Pimpinan dapat menjaga kebijakan agar dilaksanakan, dikomunikasikan kepada vendor, dan menjamin hasil analisis risiko Prinsip ketiga,  manajemen risiko. Dalam hal ini, berdasarkan stakeholder yang terkait dan isu internal maka organisasi menganalisis risiko dan didokumentasikan. Secara umum risiko eksternal dikatagorikan menjadi risiko negara, risiko sektor, risiko transaksi, risiko dari peluang bisnis dan risiko rekanan. Kompleksitas metode yang diambil mencerminkan maturitas organisasi prinsip keempat adalah due diligence atau uji kepatutan. Prinsip ini menganalisis kegiatan yang dlakukan terhadap proses/personil/ unit yang memiliki nilai risiko di atas rendah untuk memastikan tidak terjadi baik. Uji kepatutan terhadap mitra usaha perlu mengkaji kebenaran lokasi, kepatuhannya terhadap aturan hukum, dan kebijakan anti korupsi yang dimiliki Kelima, komunikasi yang efektif. Dalam hal ini setiap persyaratan standar harus dapat dikomunikasikan sesuai peruntukannya. Hal yang wajib dikomunikasikan adalah kebijakan anti suap dan dokumentasi kepada internal dan eksternal. Juga dilakukan training dan sosialisasi kepada personil organisasi untuk memudahkan komunikasi Keenam, melakukan monitoring dan eveluasi. Monitoring dilakukan melalui tim kepatuhan yang kemudian melaporkannya kepada pimpinan puncak. Hasil dari monitoring dan evaluasi dapat berupa perubahan risiko, prosedur maupun kebijakan yang menunjukkan efektivitas penerapan SMAP

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  (WBBM)

Peradilan Agama: (BUKU SAKU: PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI): 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 7. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 8. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1- 144/KMA/ SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Publik – Pembaruan Peradilan. 14. Surat Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas MA RI. Peradilan Umum: (Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.) 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014

Peradilan Agama: Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah pimpinan dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akun -tabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Peradilan Umum: 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Peradilan Agama: a. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. b. Pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global. c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik. d. SDM aparatur semakin profesional. e. Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi. Peradailan Umum: Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di satuan kerja. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada pengadilan khususnya dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya

Peradilan Agama: Unit Kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama, serendah rendahnya eselon III yang menyelengarakan fungsi pelayanan. Peradilan Umum: Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah rendahnya eselon III yang menyelengarakan fungsi pelayanan. Evaluasi pada pengadilanpengadilan di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, dalam hal ini dilakukan oleh Tim Penilai WBK/WBBM Pengadilan Tinggi melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima, pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan dan forum diskusi tim ZI Pengadilan Tinggi.

Peradilan Agama: Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindaklanjut Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Setelah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dapat mengusulkan Mahakamah Syar’iyah/Pengadilan Agama di wilayah hukumnya maupun Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama tersebut yang telah memenuhi syarat: 1.Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal “CC”; 2.Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis; 3.Dianggap telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik (Sudah membuat rencana kegiatan tiap area RB, setiap temuan eksternal/internal sudah ditindaklanjuti, sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan dibuktikan dengan data dukung, sudah mendokumentasikan seluruh data dukung area RB secara tertib dalam box per area). Setelah syarat di atas terpenuhi, maka TPPI melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja di bawahnya dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi/LKE (contoh dokumen terlampir), penilaian mandiri awal bagi Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama dilakukan oleh TPPI Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama sedangkan penilaian mandiri awal Mahkamah Syar’iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama dilakukan oleh TPPI Ditjen Badilag. Satuan kerja yang telah mendapatkan nilai penilaian mandiri yang dilakukan oleh TPPI dengan nilai akumulatif dari komponen pengungkit dan indikator hasil minimal 82, selanjutnya akan diusulkan oleh Ditjen Badilag kepada TPI Mahkamah Agung untuk dilakukan penilaian mandiri. TPI melakukan penilaian mandiri kepada satuan kerja yang diusulkan, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai satuan kerja yang lolos penilaian mandiri dan diusulkan agar ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB. Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh satuan kerja terpilih yaitu: I. Komponen Pengungkit (60%) II. Komponen Hasil (40%) Peradilan Umum: Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindaklanjut Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Setelah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Tinggi dapat mengusulkan Pengadilan-pengadilan Negeri di wilayah hukumnya maupun Pengadilan Tinggi tersebut yang telah memenuhi syarat : 1. Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal “CC”; 2. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis; 3. Dianggap telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik (Sudah membuat rencana kegiatan tiap area RB, setiap temuan eksternal/internal sudah ditindaklanjuti, sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan dibuktikan dengan data dukung, sudah mendokumentasikan seluruh data dukung area RB secara tertib dalam box per area). Setelah syarat di atas terpenuhi maka TPPI melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja di bawahnya dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi/LKE (contoh dokumen terlampir), penilaian mandiri awal bagi pengadilan negeri dilakukan oleh TPPI Pengadilan Tinggi sedangkan penilaian mandiri awal Pengadilan Tinggi dilakukan oleh TPPI Ditjen Badilum. Satuan unit kerja yang telah mendapatkan nilai penilaian mandiri yang dilakukan oleh TPPI dengan nilai akumulatif dari komponen pengungkit dan indikator hasil minimal 82, selanjutnya akan diusulkan oleh Ditjen Badilum kepada TPI Mahkamah Agung untuk dilakukan penilaian mandiri. TPI melakukan penilaian mandiri kepada unit satuan kerja yang diusulkan, selanjutnya melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai unit satuan kerja yang lolos penilaian mandiri dan diusulkan agar ditetapkan sebagai satuan kerja (Pengadilan Negeri/Tinggi) berpredikat WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan RB. Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh unit kerja terpilih yaitu : 1) Komponen Pengungkit (60%) 2) Komponen Hasil (40%).

Peradilan Agama: Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi setiap bulan untuk mengetahui tingkat efektivitas pedoman ini. Evaluasi pada pengadilan- pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama, dalam hal ini dilakukan oleh Tim Penilai WBK/WBBM Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama melalui penelaahan laporan-laporan yang diterima, pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan dan forum diskusi tim ZI Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Umum: Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi setiap bulan

Peradilan Agama: Pelaporan atas hasil evaluasi tersebut dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap bulan, sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala dapat dimonitor. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan penilaian mandiri Zona Integritas dengan berpedoman kepada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sebelum dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilaian Ekstenal (TPE). Formulir LKE dapat diunduh dari file yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen ini sesuai dengan Permenpan No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peradilan Umum: Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, Pelaporan atas hasil evaluasi tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap bulan, sehingga perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala dapat dimonitor. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan penilaian mandiri Zona Integritas dengan berpedoman kepada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sebelum nantinya akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilaian Ekstenal (TPE).

Peradilan Agama: 1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. 2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh ketua pengadilan berserta seluruh jajarannya yang telah menandatangani dokumen pakta integritas . 3. Penandatanganan dokumen pakta integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, sebagai CPNS, PNS, pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi satuan kerja yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen pakta integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas; 4. Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh instansi, kementerian/lembaga, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama serta dipublikasikan secara luas melalui media massa (televisi, radio, koran), website, banner dan atau spanduk dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 5. Semua yang dilakukan harus dilengkapi dengan data dukung antara lain: Foto/dokumentasi, screenshoot website, screenshoot media sosial, rekaman berita televisi, serta kliping koran dan dilampirkan di dalam Laporan Kerja Evaluasi (LKE). Peradilan Umum: 1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu satuan kerja bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. 2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh ketua pengadilan berserta seluruh/sebagian jajarannya yang telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi satuan kerja yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas; 3. Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh Instansi, Kementerian/lembaga, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta dipublikasikan secara luas melalui media massa (Televisi, Radio, Koran), website, banner dan atau spanduk dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Semua yang dilakukan harus dilengkapi dengan data dukung antara lain: Foto/dokumentasi, screenshoot Website, screenshoot media sosial, rekaman berita televisi, serta kliping koran dan dilampirkan di dalam Laporan Kerja Evaluasi (LKE).

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Peradilan Agama: (Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama-2018) 1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2077.a/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Tim Penyusunan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. 2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 6 Oktober 2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Peradilan Umum: (Pedoman Praktis Pemeliharaan Akreditaswi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Tahun 2018) 1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1385a/DJU/SK/OT.01.3/09/2016 Tentang Perubahan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. 2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2235/DJU/SK/OT.01.3/12/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

Peradilan Agama: PTA/MS Aceh selain harus melaksanakan akreditasi, juga merupakan garda terdepan dari Ditjen Badilag dalam melakukan asistensi Akreditasi pada PA/MS di wilayah hukumnya. Peradilan Umum: Pengadilan Tinggi selain harus melaksanakan Akreditasi, Pengadilan Tinggi juga merupakan garda terdepan dari Ditjen Badilum dalam melakukan pembinaan Akreditasi pada Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan Pengadilan Untuk menjaga terpeliharanya predikat akreditasi,

Peradilan Umum: Asesmen Surveilan pertama 6 (enam) bulan setelah menerima sertifikasi Akreditasi dan selanjutnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali

Peradilan Agama: Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan harus disertai data dukung dalam bentuk dokumen. Pembinaan dalam bentuk sosialisasi/pengarahan harus dibuktikan dengan dokumen undangan, daftar hadir, notula rapat, bahan presentasi dan juga foto dokumentasi. Peradilan Umum: Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan pengadilan harus disertai data dukung dalam bentuk dokumen. Pembinaan dalam bentuk sosialisasi/ pengarahan harus dibuktikan dengan dokumen undangan, daftar hadir, notula rapat, bahan presentasi dan juga foto dokumentasi.

Peradilan Umum: Prinsip prinsip 5R: a. RINGKAS, adalah memisahkan sesuatu alat/barang yang jarang dipakai, sering dipakai dan menyingkirkan yang tidak diperlukan lagi. b. RAPI, adalah menyimpan sesuatu alat/ barang sesuai tempat yang telah ditentukan. Sesuatu alat/barang dikelompokan ditempat yang ditentukan (almari, rak) kemudian diberi label isi rak atau almari tersebut. c. RESIK, adalah membersihkan tempat/ lingkungan kerja, peralatan kerja dari debu dan kotoran. Resik dilaksanakan oleh semua level dari pimpinan (4 pilar) hingga tenaga honorer. d. RAWAT, adalah mempertahankan hasil 3R diatas (Ringkas, Rapi,Resik) dengan cara membakukan/ menetapkan standar (cara pengendalian, penetapan kondisi tidak wajar, mekanisme pemantauan, pola tindak lanjut, pemeriksaan berkala). e. RAJIN, adalah terciptanya kebiasaan pribadi tiap SDM untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. (MELAKUKAN APAYANG HARUS DILAKUKAN, DAN TIDAK MELAKUKAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN). Kondisi yang dibutuhkan agar terciptanya kondisi Rajin adalah: penetapan target bersama, teladan/ contoh pimpinan, harmonisasi hubungan antar SDM.