PERATURAN SEPUTAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Pada kesempatan ini Penulis akan membagikan link tautan peraturan seputar akuntansi dan pelaporan yang berhubungan dengan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, seperti peraturan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, pengelolaan keuangan uang negara daerah, standar akuntansi pemerintah, dll.

Silahkan klik link  di bawah ini:

peraturan seputar akuntansi dan pelaporan

PERATURAN/KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG YANG TERKAIT PENGAWASAN

Tulisan ini hanya ingin berbagi peraturan/sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait pengawasan di lingkungan peradilan, seperti: ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri, aturan perilaku pegawai mahkamah agung, kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya, dan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Silahkan download di link di bawah ini.

Download: peraturan/keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

DASAR HUKUM PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Pemeriksaan Kinerja adalah penilaian secara independen, obyektif dan komprehensif atas suatu entitas atau bagian dari suatu entitas yang dilaksanakan oleh pihak di luar entitas yagn diperiksa berdasarakan audit kinerja dan bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang tingkat efisensi, keekonomisan dan efektifitas entitas atau bagian dari enttitas dimaksud, hal ini dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Penulisan ini dimaksudkan untuk berbagi peraturan terkait dengan dasar hukum dari pelaksanaan audit kinerja dalam satu folder, semoga bermanfaat. Terima kasih.

DOWNLOAD: peraturan audit kinerja